Dalam pertemuan tersebut,Presiden meminta masukan dan saran dari parpol koalisi terkait rencananya untuk melakukan reshuffle. Pada hari yang sama, Presiden juga sudah memanggil tiga calon wakil menteri (cawamen) yang akan ditugasi untuk mendampingi menteri di posnya masing-masing.
Dari dua jabatan cawamen tersebut, dua merupakan pos baru sementara sisanya yakni wakil menteri luar negeri (wamenlu) hanya mengganti wamen lama. Mereka adalah calon Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, calon Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan calon Wakil Menbudpar Sapta Nirwandar. Presiden SBY menjelaskan pertemuan kemarin menjadi kesempatan bagi dirinya untuk menjelaskan sasaran, target, serta latar belakang reshuffle.
Sesuai kesepakatan koalisi, setiap ada menteri kader parpol yang akan diganti, Presiden harus memberi tahu alasannya serta siapa yang akan mengganti posisinya. “Ada sejumlah kesepakatan yang akhirnya menjadi aturan yang harus saya patuhi mekanisme, prosedur,serta komunikasi manakala dalam reshuffle ini di samping ada pergantian menteri, barangkali ada penambahan atau pengurangan jumlah menteri dari parpol tertentu ataupun pergeseran di pos antara menteri di jajaran KIB II,” ungkap Presiden SBY saat jumpa pers seusai pertemuan di kediamannya di Puri Cikeas kemarin.
Kepada pimpinan parpol, Presiden SBY juga meminta saran, pandangan,serta pemikiranterkaitrencananya untukmerombak kabinet sebelum 20 Oktober mendatang atau menjelang masa pemerintahannya bersama Wapres Boediono memasuki usia dua tahun.Presiden SBY mengingatkan dalam pemerintahan yang dibangun dari koalisi, Presiden tidak bisa mengangkat dan memberhentikan seorang menteri tanpa meminta pertimbangan parpol terlebih dahulu.
Mengenai masukan dari parpol yang disampaikan ke Presiden, Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengatakan masukan tersebut juga berupa namanama calon menteri dari kader masing-masing partai.Namun, Hatta menegaskan, parpol hanya memberi masukan dan wewenang untuk menentukan menteri berada di tangan Presiden. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terdapat 20 menteri yang datang dari parpol.
“Sesuai kesepakatan, akan diberikan kesempatan kepada pimpinan partai politik untuk menyampaikan namanya, namun tetap di tangan Pak Presiden,” tandas menteri koordinator perekonomian tersebut. Pertemuan Presiden SBY dan pimpinan partai koalisi digelarlebihdari3,5jam. Para pimpinan parpol yang hadir adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum,Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical),Ketua Umum DPP Partai persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali,
KetuaUmumDPP PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa,serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq. Beberapa pimpinan parpol yang dikonfirmasi menyebutkan pertemuan kemarin baru membahas hal-hal prinsipil di antara partai koalisi dan belum menyinggung nama-nama menteri yang akan diganti atau yang kemungkinan bakal menggantinya.
Menurut mereka, Presiden masih meneliti rekam jejak nama-nama yang akan menjadi wajah baru di jajaran KIB II. Dalam pertemuan para pimpinan parpol juga menegaskan tidak keberatan bila kader mereka diganti.“Buat Golkar yang penting kabinet yang akan datang bagus untuk menyelesaikan masalah-masalah demi kepentingan rakyat.Tidak masalah (bila ada menteri Golkar yang diganti),”tandas Ical.
Senada dengan Ical, Anas juga menegaskan dirinya belum mengetahui susunan kabinet baru KIB II.Dia hanya menjelaskan bahwa konsultasi antara Presiden dan parpol koalisi akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan.“Sekali lagi saya belum tahu menyangkut personalia kabinet dari partai apa. Kalau dari partai X tentu Presiden akan melanjutkan konsultasi dengan partai X.Kalau partai Y tentu dengan partaiY,” tandasnya.
Anas juga mengingatkan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden sehingga dialah yang memiliki kewenangan penuh meskipun dalam prosesnya Presiden berkonsultasi dengan parpol koalisi.“Ujungnya adalah hak prerogatif Presiden, yang bertanggung jawab penuh, hasil kabinet, adalah presiden. Kombinasi yang manis, hak prerogatif Presiden dan etika koalisi. Yang disampaikan Presiden, pandangan pikiran dan masukan para pimpinan politik,”ujarnya.
“Belum ada sebutan nama, deadline dan tanggalnya akan diumumkan pekan ini atau awal pekan depan.Konsultasi nama belum.Tidak disebutkan partai mana yang terkena reshuffle, tidak disebut nama, jumlah belum,”imbuhnya. Sementara itu Presiden SBY diharapkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada urusan balas budi dan kepentingan koalisi dalam reshufflekabinet.
”Presiden jangan mengutamakan balas budi dan kepentingan koalisi,tapi kepentingan bangsa dan negaralah yang harus diprioritaskan dalam reshuffle ini,” kata pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Ari Junaedi,kemarin. Menurut dia,sudah saatnya pemerintah membenahi format kabinetnya menjadi kabinet kerja,yaitu kabinet yang diisi oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya dan bukannya sebagai sarana pemenuhan utang budi.
”Yang menjadi ukuran dalam reshuffle adalah kualitas personal. Kalau memang ada orang dari partai politik yang pintar dan kompeten di bidangnya, maka hal tersebut tidak menjadi masalah,”kata Ari. Dalam pandangannya, kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II membuktikan bahwa kabinet tersebut jauh dari harapan publik.Dia menunjuk hasil hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis September lalu.
Survei menemukan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Boediono kembali merosot. Adapun Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk berharap sebaiknya Presiden SBY mengisi posisi menteri dari kalangan profesional. Alasannya,semua parpol mempunyai kepentingan untuk menaruh orang-orangnya di pemerintahan SBY. Dengan begitu, lanjut Hamdi, SBY akan direpotkan dengan kepentingan parpol tersebut.
”Kalau saya melihat,orang baik itu diambil dari kalangan profesional,” ungkapnya. Kendati demikian, Hamdi menilai SBY merupakan orang yang cerdik.Dia menduga SBY sengaja melempar isu reshuffle untuk mengetahui respons publik dan menakar reaksi lawan politiknya. Dengan begitu, SBY mengetahui siapa yang pantas diangkat menjadi menteri atau diganti.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar